JAKARTA,POSBEN – Dalam rangka Pertemuan dan Sosialisasi Program Pencegahan Faham Radikal dan Terorisme Polda Metro Jaya bersama tokoh Ormas dan Ulama se Jabodetabek  tepat pada tanggal 25 maret 2016 bulan kemarin ,DirBinmas PMJ Budi Wijarnako menjelaskan tentang pentingnnya sosialisasi  penolakan Faham Radikal yang semakin marak di NKRI,oleh karenanya guna menjaga Kamtibnmas dan guna terciptanya stabilitas keamanan Nasional beliau mengatakan dalam kesempatan ini bahwa terciptanya kamtibmas di wilayah Jabodetabek tak lepas dari peran tokoh Ormas,Lsm,Kyai,Habib dan Ulama .Beliau juga mengharapkanagar para tokoh,ormas,lsm, kyai,habib,ulama dan lainnyadapat segera melakukan deteksi dini ketika ada gejolak atau indikasi yang akan timbul ditingkat yang paling rendah sekalipun seperti pengawasan warga, masyarakat,ditingkat Rt  agar melaporkan pada 

Binmas atau Babinsa setempat guna terciptanya kamtibmas diwilayah masing-masing.

 Dalam kesempatan ini Ketua GARIS DKI Jakarta Ust.Adang sangat mengapresiasi pertemuan yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya,bahkan Ust. Adang menyarankan agar pertemuan-pertemuan ini dapat lebih diintensifkan dan dimaksimalisasi sampai ditingkat yang paling bawah. Uts.Adang mengatakan pula bahwa dalam menyelesaikan konflik harus dengan cara –cara soft Approach atau dengan cara pendekatan secara Agama dan dengan cara persuasive juga memberikan pemberdayaan secara ekonomi. Pemahaman Islam secara utuh kunci dari pencegahan tumbuhnya faham Radikal dan kedepan nanti agar jangan ada lagi kriminalisasi untuk umat Islam, saat menutup pembicaraan dan masukan yang disampaikannya  dalam pertemuan tersebut. (Red)

BOGOR,POSBEN – Belum lama ini warga desa Cicadas kec. Gunung Putri kabupaten Bogor   Kelimpahan air alias diterpa kebanjiran.  Oleh karena itu sebagai Kades Cicadas Turut Prihatin atas musibah yang menimpanya.  Dan atas inisiatif inilah  Kades Cicadas Abas Baesuni.

 Abas baesuni turun tangan langsung alias blusukan kewarganya diperum Griya Cikeas untuk meninjau langsung bencana banjir yang telah menimpa warganya .

 Dan tak luput pula yang turut turun tangan Bimas Cicadas hadir dilokasi beserta juga partner Abas baesuni yang juga sebagai Kades yang dianggap suka blusukan yang bernama Karna dan Gunawan  , saat ditemui wartawan Posben beliau mengatakan bahwa sumbangan ini mutlak dari dana Kades sendiri tidak dari

Dana desa dan juga Kades Cicadas ini mengatakan ini adalah awal langkah utama akan menormalisasi air agar tidak lagi Perumahan Griya Cikeas kebanjiran dan juga ketua Rt 05/08. Ungkap RT Sodikin juga mengatakan salut buat  Kades Cicadas  Abas baesuni, ini baru contoh kades yang peduli dengan warganya dilainnya warga perum Griya Cikeas menyambut antusias dengan adanya acara tersebut dan sekali lagi warga  perum griya cikeas berterimakasih kepada Kepala desa Abas baesuni beserta staf dan jajarannya.Pungkasnya.(Zamaludin /Ambon )

Kepulauan Riau.Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di ruang sidang utama kantor DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang Senin (28/8/06) lalu, sebanyak 3 (tiga) Ranperda yang diusulkan oleh Pemprov Kepri akhirnya disetujui dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau.

Ketiga Perda yang disahkan tersebut masing-masing yaitu : 1. Perda tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir (sebagai perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2013), 2. Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan 3. Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daera

Dalam sambutannya gubernur Kepulauan Riau, Drs H Muhammad Sani mengungkapkan arti dan pentingnya Peraturan Daerah (Perda) untuk mencapai kemajuan daerah itu sendiri, mengingat fungsi perda tersebut adalah sebagai acuan bagi setiap langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah sehingga nantinya pemerintah tidak salah dalam mengambil kebijakan.

Dijelaskan Sani, terkait Perda tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir, saat ini sangat diperlukan untuk dijadikan landasan bagi pemprov kepri untuk membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kepri sehingga dengan adanya perda ini masyarakat kepri khususnya para pelaku usaha kecil dan menenengah akan diberi kemudahan untuk mendapatkan modal dana usaha.

“Jika mengharapkan modal dari pihak bank tentunya masyarakat akan sangat terbebani oleh tingkat suku bunga yang relatif tinggi dan harus memenuhi berbagai persyaratan namun dengan adanya dana bergulir yang akan dikucurkan pemprov kepri nantinya, masyarakat diharapkan akan lebih mudah untuk mendapatkan dapat dana untuk modal usahanya tanpa harus ribet di seperti di bank yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan usahanya sehingga pada akhirnya masyarakat mampu untuyk meningkatkan kesejahteraan keluarganya, kata Sani.

Terkait Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sani mengungkapkan pentingnya hal – hal yang bersangkutan dengan kearsipan karena berhubungan dengan sejarah yang akan sangat bermanfaat bagi generasi dimasa yang akan datang.

Dikatakan Sani masyarakat yang hidup dimasa yang akan datang tentu akan sulit mengakses informasi jika sistem kearsipan yang dilakukan saat ini tidak baik. Oleh sebab itu, Perda kearsipan ini, kata Sani adalah untuk mengabadikan segala bentuk sejarah yang terjadi hari ini.

“Untuk menjaga keaslian sejarah tidak bisa dilakukan hanya dengan bicara tapi juga diperlukan penataan arsip yang baik dan benar” terangnya lagi.

Lebih lanjut dipaparkan Sani, untuk Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sangat berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kepada msyarakat yang memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Menurut Sani, dalam pelaksanaan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pemerintah harus senantiasa meningkatkan kreatifitas dan inovasi karena kondisi masyarakat yang sudah semakin kritis sehingga menuntut pemerintah sebagai poenyeleggara pelayanan kepada masyarakat dfituntut untuk serlalu bias memberikan pelayanan yang terbaik sepanjang waktu.

“Ingat, kita ini melayani masyarakat jadi jangan minta dilayani oleh masyarakat sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kita harus senantiasa kreatif dan inovatif”. Pesan Sani

Terpisah, ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak kepada sejumlah wartawan menyampaikan, dengan disetujui dan di sahkannya 3 (tiga) ranperda menjadi PERDA provinsi Kepri termasuk salah satunya adalah PERDA tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD provinsi Kepri untuk terus bersama sama pemerintah provinsi Kepri dan merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Jumaga, dengan disahkannya Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir tersebut, masyarakat khususnya kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang biasanya selalu mengalami kendala yang disebabkan keterbatasan modal usaha nantinya akan terbantu dengan mendapatkan akses untuk memperoleh dana bergulir dari pemerintah provinsi Kepri. (gus)