Wakil Bupati Karawang Sambut Perwakilan GMNI
KARAWANG,POSBEN.Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati
Karawang telah resmi di laksanakan, sejuta pekerjaan rumah pun menanti untuk di
kerjakan demi kemajuan Kabupaten Karawang. Baru sehari setelah di lantik,
pasangan ini di hadapkan dengan persoalan mengenai alih fungsi Rumah Dinas
Bupati (RDB) yang saat ini menjadi sorotan oleh berbagai pihak. Terdapat banyak
sekali pro dan kontra terkait rencana kebijakan tersebut.
Mengenai persoalan tersebut, pemerintah
dengan terbuka menerima saran dan masukan dari seluruh masyarakat untuk
berdiskusi dan berdialog terkait wacana RDB. Salah satunya ialah dialog yang di
laksanakan di ruang rapat wakil bupati oleh Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari, S.Ag bersama perwakilan
dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Karawang pada hari Kamis
(18/02).
Dalam dialog tersebut di bahas, mengenai
beberapa issue terkait masalah penempatan rumah dinas Bupati Karawang terpilih
Cellica Nurrachdiana yang rencananya tidak akan menempati rumah dinas tersebut,
dan rumah dinas bupati (RDB) ini rencananya akan di jadikan sebagai pendopo
masyarakat sebagai sarana pemerintah dan masyarakat untuk berkomunikasi dan
berekreasi.
Jimmy menyampaikan bahwa, saat ini
belum ada pendopo di Karawang yang dapat di jadikan sarana pemerintah dan masyarakat
untuk bertemu dan berdialog. Untuk itulah semoga dengan di bangunnya pendopo, diharapkan
dapat memenuhi hal tersebut.
Lebih lanjut Jimmy menyampaikan, masyarakat
boleh mengkritik pemerintahan ataupun memberikan saran – saran selama hal
tersebut sesuai dengan apa yang sedang di kerjakan oleh pemerintah. “ Setiap
kebijakan pastilah ada pro dan kontra, tapi kami dari pihak pemerintah menerima
setiap masukan dan saran dari masyarakat Karawang tentang apa yang sedang
pemerintah laksanakan, khususnya dari pihak mahasiswa yang telah hadir hari ini
” ungkap Jimi
Sedangkan dari pihak GMNI,
menyampaikan sarannya agar setiap kebijakan yang akan di laksanakan pemerintah
hendaknya mengarah kepada kepentingan masyarakat umum bukan hanya pribadi.
Selain itu, pemerintah juga harus menentuka skala prioritas agar setiap
kegiatan maupun anggaran yang di gelontorkan tidak salah sasaran